Jakarta, 17 Maret 2025 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menggelar rapat penting membahas validasi data penerima bantuan perumahan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pentingnya Penyelarasan Data Penerima Bantuan

Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Ara menekankan bahwa penyelarasan data dilakukan agar program perumahan berjalan efektif. Selama ini, banyak penerima yang tidak tepat sasaran berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan perumahan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan BPS dan Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan yang lebih akurat,” ujar Ara.

Program Bantuan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Salah satu program yang memerlukan data terpadu ini adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas tempat tinggalnya, termasuk dari aspek sanitasi, air bersih, dan kekuatan bangunan.

Gus Ipul menambahkan bahwa mayoritas penerima bantuan berasal dari golongan miskin ekstrem hingga rentan. Kategorisasi ini berdasarkan tingkat pengeluaran, yakni:

• Desil 1 (Miskin Ekstrem): Pengeluaran di bawah Rp400 ribu/bulan.
• Desil 2 (Miskin): Pengeluaran di bawah Rp600 ribu/bulan.
• Desil 3 (Rentan Miskin): Pengeluaran di bawah Rp900 ribu/bulan.
• Sebagian Desil 4 juga dapat memperoleh bantuan.

Pemutakhiran Data Setiap Tiga Bulan

Agar bantuan lebih efektif, BPS akan melakukan pemutakhiran data penerima bantuan setiap tiga bulan. Dengan cara ini, data tetap akurat meskipun ada perubahan kondisi sosial masyarakat, seperti kematian atau perpindahan tempat tinggal.

“Kami bersama Kementerian Sosial telah merencanakan pemutakhiran data yang dilakukan setiap tiga bulan. Saat ini juga sedang berlangsung validasi data di lapangan,” kata Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Selain program bedah rumah, data ini juga akan digunakan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan akses pembiayaan rumah dengan bunga rendah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan langkah ini, diharapkan bantuan perumahan bisa lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Indonesia.

Sumber: detik.com