Sebanyak 700 rumah tidak layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat akan direnovasi mulai 15 April 2025. Renovasi dilakukan oleh Aguan melalui Yayasan Buddha Tzu Chi dan KADIN. Simak jadwal dan tahapannya di sini.

Renovasi 700 Rumah di Johar Baru Dimulai 15 April 2025 oleh Aguan dan KADIN

Jakarta, 12 April 2025 – Pemerintah bersama sektor swasta terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat. Sebanyak 700 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, akan direnovasi secara bertahap mulai Selasa, 15 April 2025.

Kolaborasi Aguan, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan KADIN

Program renovasi rumah ini merupakan kerja sama antara Sugianto Kusuma alias Aguan, pengusaha dari Agung Sedayu Group sekaligus Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Dari total 700 rumah:

• 500 unit akan direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

• 200 unit lainnya oleh KADIN.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan renovasi ini merupakan bentuk gotong royong nyata antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Hari Selasa kita mulai melakukan bedah rumah di Johar Baru, dengan 500 rumah dari Buddha Tzu Chi, Pak Aguan dan kawan-kawan, serta 100 sampai 200 rumah dari KADIN,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.

Tahapan Renovasi dan Jadwal Pelaksanaan

Menurut Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, renovasi akan dilakukan dalam dua tahap:

• Tahap pertama dimulai pada 14 April 2025 dengan target 148 rumah.

• Tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada November 2025 untuk sisanya.

Fasilitas Sementara untuk Warga

Selama proses renovasi, warga akan tinggal sementara di rumah kontrakan. Yayasan Buddha Tzu Chi akan menanggung biaya sewa kontrakan sebesar Rp 800.000 hingga Rp 1 juta per bulan selama 6 bulan.

“Mulai 10 April 2025, warga akan pindah ke kontrakan. Seluruh biaya ditanggung yayasan,” ujar Sri saat dialog dengan warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru.

Komitmen Pemerintah untuk Rumah Layak Huni

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah. MoU terkait program ini telah ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pemerintah berharap model kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni di perkotaan.

Sumber: kompas.com