Jakarta, 21 Januari 2025 – PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengungkap adanya ribuan developer nakal yang tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk rumah yang didanai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN. Sejak tahun 2019, tercatat sebanyak 120 ribu sertifikat bermasalah akibat tindakan tidak bertanggung jawab dari sekitar 4.000 developer.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan akan mengambil tindakan tegas dengan mem-blacklist para developer dan notaris yang terlibat dari seluruh bank milik negara (Himbara).

Ribuan Sertifikat Rumah Bermasalah Sejak 2019

Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Kementerian BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa banyak masyarakat telah mencicil KPR hingga 40 persen dari gaji mereka selama 20 tahun, namun belum mendapatkan sertifikat rumah. Bahkan, dalam beberapa kasus, rumah yang dijanjikan belum dibangun.

“Setelah lunas, sertifikatnya tidak ada, bahkan kadang-kadang rumahnya pun belum jadi. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Erick.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi permasalahan ini sejak 2019. Dari total 120 ribu rumah yang bermasalah, sekitar 80 ribu sertifikat telah berhasil diselesaikan. Saat ini, masih ada 38 ribu sertifikat yang belum selesai, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

Upaya BTN dalam Penyelesaian Sertifikat Rumah

BTN telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan sertifikat yang bermasalah. Nixon menuturkan bahwa pihak BTN menggunakan tim dan biaya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini.

“Saat ini masih ada 38.144 sertifikat yang perlu diselesaikan, dan kami menargetkan 15 ribu sertifikat akan selesai pada tahun 2025, serta 15 ribu lainnya pada tahun 2026. Dengan demikian, seluruh sertifikat diharapkan selesai pada akhir 2027,” jelas Nixon.

Proses penyelesaian memerlukan waktu karena banyak sertifikat mengalami sengketa hukum seperti tumpang tindih kepemilikan. BTN juga telah membentuk task force khusus untuk mempercepat penyelesaian kasus ini.

Peringkat Developer dan Layanan Pengaduan BTN

Sebagai langkah antisipasi, BTN kini menerapkan sistem peringkat bagi developer yang bekerja sama dengan mereka. Developer akan dikategorikan ke dalam level platinum, gold, silver, dan tanpa ranking, berdasarkan rekam jejak kinerja mereka.

BTN juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan serupa. Nasabah BTN dapat melaporkan kendala sertifikat melalui call center BTN di nomor 15286.

“Kami terus memperbaiki layanan dengan membentuk channel pengaduan khusus untuk sertifikat dan mengambil langkah hukum jika diperlukan,” tambah Nixon.

Kasus ribuan sertifikat rumah bermasalah ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih developer perumahan. BTN bersama pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh permasalahan ini demi melindungi hak masyarakat atas kepemilikan rumah.

Sumber: kumparan.com