Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menggodok skema pembiayaan untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir akan kembali menggelar pertemuan di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dukungan likuiditas bagi perbankan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga dijadwalkan hadir dalam diskusi ini.

Bank Indonesia Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan tambahan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank penyalur KPR guna mendukung program perumahan ini. Awalnya, BI telah mengalokasikan Rp 23,19 triliun, namun setelah pertemuan dengan pemerintah, jumlah tersebut akan ditingkatkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun.

“Kami menyediakan sekarang Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Peran Bank dan Tim Teknis dalam Pembiayaan Rumah MBR

Dalam upaya mempercepat realisasi program, pemerintah membentuk tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Tim ini akan melibatkan perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Bank Indonesia untuk menyusun prosedur dan mekanisme pencairan dana.

Selain itu, bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BTN, BNI, serta bank-bank swasta juga akan dilibatkan sebagai penyalur KPR. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan semua pihak bergerak cepat dalam mendukung program ini.

“Pak Erick sudah menyiapkan bank-bank penyalur, baik dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun swasta, agar mereka bisa bergerak cepat dalam menyalurkan KPR kepada masyarakat,” kata Maruarar Sirait.

Dampak Program terhadap Industri Properti

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap industri properti di Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan tambahan insentif dari BI, diharapkan akses masyarakat terhadap KPR semakin mudah dan tingkat kepemilikan rumah meningkat secara signifikan.

“Dengan adanya tambahan likuiditas ini, diharapkan pembangunan dan renovasi rumah bagi MBR bisa meningkat luar biasa,” tambah Maruarar.

Dukungan penuh dari pemerintah, perbankan, dan regulator seperti Bank Indonesia akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan skema KPR bersubsidi dapat terus memantau perkembangan kebijakan ini untuk mengetahui persyaratan dan manfaat yang tersedia.

Sumber: detik.com