Bekasi – Kasus penggusuran rumah di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan publik. Penggusuran dilakukan meskipun pemilik rumah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Latar Belakang Kasus Sengketa Tanah

Kasus ini bermula dari konflik antara dua pihak yang mengklaim kepemilikan tanah, yakni Djuju dan Abdul Hamid. Permasalahan semakin rumit ketika pengembang perumahan Setia Mekar Residence 2 turut terdampak dalam penggusuran yang mencakup 27 bidang tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, turun langsung ke lokasi pada Jumat (7/2/2025) untuk meninjau sengketa yang terjadi. Didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Darman Satia Halomoan Simanjuntak, Nusron memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan transparan dan sesuai hukum yang berlaku.

Faktor Penyebab Penggusuran

Meskipun pemilik rumah memiliki SHM, ada dugaan bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat ganda. Kasus sertifikat ganda kerap terjadi akibat beberapa faktor, seperti:

• Kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikat.
• Sengketa warisan yang belum terselesaikan.
• Pengalihan hak tanah tanpa proses legal yang sah.

Dalam banyak kasus, penggusuran bisa dilakukan jika terdapat putusan hukum yang menyatakan bahwa satu pihak memiliki hak lebih sah dibanding pihak lainnya.

Dampak Penggusuran terhadap Pemilik Rumah dan Developer

Para pemilik rumah yang terdampak penggusuran mengaku mengalami kerugian besar karena rumah yang mereka tempati selama bertahun-tahun tiba-tiba dirobohkan. Tidak hanya pemilik rumah, pengembang perumahan pun mempertanyakan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Banyak warga yang berharap agar pemerintah segera memberikan solusi konkret agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Mereka juga menuntut perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah agar tidak menjadi korban konflik kepemilikan.

Cara Menghindari Masalah Sertifikat Ganda

Untuk menghindari kasus serupa, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan saat membeli tanah atau rumah:

1. Cek Keaslian Sertifikat di BPN – Pastikan sertifikat yang diberikan adalah dokumen resmi yang terdaftar di BPN.
2. Lakukan Pengukuran Ulang – Verifikasi luas dan batas tanah dengan data yang ada di sertifikat.
3. Gunakan Jasa Notaris Terpercaya – Pastikan transaksi dilakukan dengan pengawasan notaris yang berpengalaman.
4. Periksa Riwayat Tanah – Pastikan tanah tidak dalam sengketa atau pernah berpindah tangan secara tidak sah.

Kasus penggusuran rumah di Setia Mekar menjadi pengingat pentingnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi yang adil agar masyarakat tidak dirugikan akibat konflik tanah yang berlarut-larut.