Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembuatan daftar hitam (blacklist) bagi pengembang rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini bertujuan melindungi masyarakat dari rumah subsidi berkualitas buruk dan memastikan pengembang yang tidak profesional tidak lagi mendapat kesempatan membangun rumah bersubsidi.

Ara: Pengembang Nakal Tidak Akan Dapat Kesempatan Lagi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa pemerintah akan tegas menjalankan perintah ini. Pengembang yang terbukti melanggar standar kualitas atau tidak memenuhi kesepakatan tidak akan diberi ruang untuk mengerjakan proyek rumah subsidi.

“Kami tidak akan ragu membuat blacklist bagi pengembang yang tidak bertanggung jawab. Itu sudah perintah Presiden, dan kami pasti akan menjalankannya,” kata Ara saat acara groundbreaking rumah subsidi untuk pegawai negeri Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Perlindungan untuk Pembeli Rumah Subsidi

Ara menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi masyarakat. Ia tidak ingin ada pembeli rumah subsidi yang kecewa karena kualitas bangunan yang tidak sesuai standar, padahal mereka membayar dengan harga yang sama seperti rumah subsidi berkualitas baik.

Ara juga mengingatkan lembaga terkait, seperti Tapera dan bank penyalur KPR subsidi, agar lebih selektif dalam memilih mitra pengembang. Pengembang yang berulang kali melakukan pelanggaran tidak boleh diberi kesempatan baru.

“Kalau pengembang 2 tahun berturut-turut tidak membangun dengan baik, jangan beri mereka proyek lagi. Kami ingin kualitas rumah subsidi benar-benar terjaga,” tegasnya.

Fokus pada Kualitas, Bukan Hanya Kuantitas

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi. Ia tidak ingin hanya mengejar jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga memastikan bahwa rakyat mendapatkan hunian layak dan berkualitas.

“Ini rumah subsidi, tapi bukan berarti asal-asalan. Kuantitas boleh meningkat, tapi kualitas juga harus dijaga,” ujar Ara mengutip arahan Presiden.

Langkah tegas pemerintah untuk mem-blacklist pengembang nakal menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan subsidi dan memastikan kualitas hunian yang layak.

Dengan pengawasan lebih ketat dan komitmen menjaga kualitas, rumah subsidi bisa benar-benar menjadi solusi hunian terjangkau yang nyaman dan aman bagi rakyat.