Jakarta – Para pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan program 3 juta rumah. Ketidakjelasan program ini dinilai berdampak negatif pada industri properti dan menyebabkan ketidakpastian di pasar.

Ketidakpastian Program 3 Juta Rumah

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI), Joko Suranto, mengungkapkan bahwa program 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih belum memiliki kepastian. Hal ini membuat para pengembang perumahan dan konsumen merasa resah.

“Kami berharap Presiden Prabowo segera memberikan pernyataan resmi terkait keberlanjutan program 3 juta rumah, sehingga kami bisa menentukan langkah bisnis ke depan,” ujar Joko dalam konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Permasalahan Pembiayaan FLPP

Selain meminta kepastian program, para pengembang juga menyoroti perubahan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menghambat penyaluran kredit rumah subsidi. Skema sebelumnya, yang terdiri dari 75% pendanaan dari APBN dan 25% dari perbankan, rencananya akan diubah menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

Akibat perubahan ini, BP Tapera sebagai penyalur FLPP mengonfirmasi bahwa dari kuota 220.000 unit rumah subsidi yang ditargetkan tahun ini, baru 7.000 unit yang dapat disalurkan karena masih menunggu revisi skema pendanaan.

“Sampai saat ini, realisasi penyaluran FLPP masih terhambat. Hal ini membuat pengembang besar mempertanyakan kelanjutan program karena belum ada kejelasan,” tegas Joko.

Dampak Ketidakpastian bagi Pengembang Properti

Ketidakjelasan program ini tidak hanya berdampak pada pengembang, tetapi juga pada sektor perbankan dan konsumen yang ingin membeli rumah bersubsidi. Para pengembang berharap pemerintah dan bank penyalur segera menemukan formula pembiayaan baru yang dapat menggantikan FLPP agar program 3 juta rumah dapat berjalan lancar.

Selain itu, asosiasi pengembang juga meminta agar pemerintah menciptakan iklim usaha properti yang kondusif dan tidak terganggu oleh stigma negatif terhadap pengembang. Hal ini penting agar investasi dan pembangunan perumahan dapat terus berjalan tanpa hambatan.

Para pengembang properti mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian PKP untuk segera memberikan kejelasan terkait program 3 juta rumah. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah menyusun solusi pembiayaan yang efektif, sehingga industri properti dapat tetap berkembang dan masyarakat bisa mendapatkan hunian yang terjangkau.

Sumber: ekonomi.bisnis.com