Jakarta, Kompas.com – Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan 792 hektar lahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa lahan ini akan digunakan untuk membangun 123.000 unit rumah, baik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun segmen komersial. Pembangunan mencakup rumah tapak dan rumah susun (rusun).

5 Lokasi Strategis untuk Proyek Perumahan

Sebagai bagian dari proyek ini, terdapat 5 lokasi pilot project yang telah ditetapkan, yaitu:

• Pulo Gebang Blok K
• Stasiun Cicayur
• Stasiun Jurangmangu
• Revitalisasi Rusun Klender
• Jonggol (untuk rumah tapak)

Menurut Erick Thohir, Project Management Officer (PMO) dari Perumnas telah ditunjuk untuk mengelola proyek ini dalam 1-2 hari ke depan.

Lahan KAI Dikembangkan sebagai Transit Oriented Development (TOD)

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, mengungkapkan bahwa sebagian lahan berasal dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang lokasinya berada di sekitar stasiun. Konsep Transit Oriented Development (TOD) akan diterapkan untuk menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat.

Jaminan Kepastian Hukum dalam Kerja Sama

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proyek ini. Beliau meminta agar kerja sama antara BUMN, Kementerian PKP, dan pengembang mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan transparansi dan manfaat bagi negara, rakyat, dan dunia usaha.

Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto

Program ini merupakan bagian dari target 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto, dengan 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi backlog perumahan, mempercepat pembangunan hunian layak, serta mendukung masyarakat dalam memiliki rumah dengan harga terjangkau.

Proyek pembangunan 123.000 rumah di 792 hektar lahan yang dikelola Perumnas dan KAI merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Dengan konsep TOD, dukungan hukum, dan transparansi dari berbagai pihak, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber: kompas.com