Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera meluncurkan saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan terkait program perumahan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan layanan dan memastikan transparansi dalam pembangunan perumahan di Indonesia.

Saluran Pengaduan Masalah Perumahan

Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan sarana pengaduan yang dapat diakses masyarakat secara mudah dan transparan. “Kami ingin membuka sarana pengaduan supaya lebih memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Namun, pengaduan itu harus disertai data dan fakta, jangan sampai bersifat fitnah,” ujar Heri dalam keterangan tertulis pada Kamis, 13 Februari 2025.

Saluran pengaduan ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan yang mereka temui dalam program perumahan pemerintah, seperti:

• Pemotongan bantuan perumahan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
• Penurunan kualitas bangunan dalam program bantuan rumah subsidi.
• Masalah administrasi dan transparansi dalam pengalokasian rumah subsidi.

Cara Melaporkan Masalah Perumahan

Masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan bisa melakukannya melalui beberapa saluran resmi, antara lain:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)
2. Lapor Mas Wapres – Sistem pengaduan yang akan diteruskan ke instansi terkait.
3. Kantor Kementerian PKP – Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan secara langsung ke kantor kementerian terkait.

Dalam mengajukan pengaduan, masyarakat diharapkan untuk menyertakan bukti yang valid, seperti foto, dokumen, atau data pendukung lainnya agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.

Pentingnya Pengawasan dalam Program Perumahan

Heri Jerman juga mencontohkan bahwa dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), ada kemungkinan oknum tertentu yang memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan melaporkan segala bentuk penyimpangan.

“Jika ada fasilitator yang memotong dana bantuan atau toko bangunan yang memberikan material berkualitas rendah, masyarakat berhak untuk melaporkannya. Tapi harus dengan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan dugaan,” jelasnya.

Dampak Positif Pengaduan Masyarakat

Dengan adanya saluran pengaduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memastikan bahwa program perumahan berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih cepat dalam menindaklanjuti keluhan dan meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perumahan.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam program perumahan subsidi atau bantuan perumahan lainnya, segera manfaatkan saluran pengaduan resmi untuk mendapatkan solusi yang tepat!

Pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perumahan. Dengan adanya saluran pengaduan ini, masyarakat kini memiliki wadah resmi untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Pastikan setiap pengaduan yang diajukan disertai bukti yang valid agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Sumber: medcom.id