081-327-051-504

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Discussion – 

0

Discussion – 

0

Program 3 Juta Rumah Diprediksi Tidak Terealisasi di Tahun Pertama Prabowo

Jakarta – Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi tidak akan terealisasi dalam tahun pertama. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto, yang menyoroti sejumlah kendala dalam implementasi program tersebut.

Kendala Program 3 Juta Rumah

Menurut Joko, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai peta jalan (roadmap) dari program ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertanggung jawab atas proyek ini belum membagikan rincian rencana kepada publik.

“Saya melihatnya tidak akan terealisasi kalau kondisinya masih seperti ini, kalau kondisi Kementeriannya masih seperti itu,” ujar Joko saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3).

Selain itu, selama lima bulan sejak berdirinya Kementerian PKP, tidak ada perkembangan signifikan terkait proyek ini. Padahal, program ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.

Minimnya Dukungan dan Fokus Pemerintah Beralih

Joko juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo tampaknya mulai kehilangan antusiasme terhadap program ini. Indikasinya adalah semakin jarangnya Prabowo membahas proyek 3 juta rumah dalam agenda pemerintah.

Sebagai gantinya, pemerintah lebih banyak fokus pada program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, koperasi, dan proyek food estate. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang properti.

“Saat masih ada Kementerian PUPR, para pengembang mendapat bimbingan dan perlindungan. Sekarang, kami merasa tidak ada kepastian usaha dan kenyamanan,” tambah Joko.

Dampak bagi Pengembang Properti

Minimnya kejelasan dan dukungan terhadap program ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian bagi pengembang properti. Sebelumnya, dengan adanya Kementerian PUPR, mereka mendapatkan arahan dan kepastian hukum yang lebih jelas. Namun, kondisi saat ini membuat banyak pelaku usaha di sektor properti merasa tidak terlindungi.

Para pelaku bisnis properti berharap pemerintah segera memberikan kejelasan terkait kelanjutan program ini. Tanpa roadmap yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah, target pembangunan 3 juta rumah bisa semakin sulit diwujudkan.

Sumber: industri.kontan.co.id

Nisa

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like