Jakarta, 17 Maret 2025 – Premanisme di sektor properti masih menjadi ancaman serius bagi pengembang di berbagai daerah di Indonesia. Oknum organisasi masyarakat (ormas) kerap memanfaatkan celah regulasi perizinan yang rumit untuk melakukan aksi pemerasan terhadap pengembang. Fenomena ini tidak hanya menghambat investasi tetapi juga merugikan industri properti secara keseluruhan.

Premanisme Menghambat Pengembang Properti

Direktur Ciputra Group, Harun Hajadi, mengungkapkan bahwa gangguan dari kelompok-kelompok tidak resmi masih sering terjadi, terutama di wilayah seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Gangguan tersebut bervariasi, mulai dari permintaan rekomendasi hingga pemerasan terhadap pengembang.

“Gangguan seperti ini memang masih ada, terutama di daerah-daerah tertentu. Biasanya bukan dari ormas resmi, sehingga relatif lebih mudah ditangani,” ujar Harun.

Meski di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya kasusnya lebih jarang terjadi, namun di daerah lain premanisme masih menjadi tantangan utama. Ciputra Group yang memiliki proyek perumahan di lebih dari 40 kota di Indonesia turut menghadapi kendala ini, terutama dalam proses perizinan dan pengembangan proyek.

Regulasi Perizinan Jadi Celah Pemerasan

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu panjang menjadi salah satu penyebab utama munculnya aksi premanisme di sektor properti. Oknum aparat penegak hukum dan ormas kerap memanfaatkan situasi ini dengan melakukan intervensi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

“Regulasi yang berbelit-belit sering kali menjadi alasan bagi oknum untuk menekan pengembang. Mereka datang menanyakan izin yang bukan wewenangnya, dan pada akhirnya meminta uang,” keluh seorang pengembang.

Sosialisasi, Solusi Mengatasi Premanisme

Para pengembang menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum proyek dimulai. Langkah ini dinilai efektif dalam membangun hubungan yang baik dan mencegah potensi gangguan dari pihak luar.

“Sosialisasi sejak awal sangat penting. Kami juga memiliki program untuk memperbaiki rumah dan sekolah di sekitar proyek agar masyarakat merasa lebih terlibat dan mendukung pembangunan,” tambah Harun.

Selain itu, kerja sama antara pengembang, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk mengatasi premanisme di sektor properti. Penyederhanaan regulasi perizinan juga harus dilakukan agar tidak menjadi celah bagi oknum untuk melakukan tindakan ilegal.

Premanisme dalam sektor properti masih menjadi tantangan besar bagi pengembang di Indonesia. Regulasi yang kompleks membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan pemerasan, yang akhirnya berdampak pada lambatnya perkembangan industri properti. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerja sama antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat sekitar proyek.

Sumber: kompas.com